sistem ekonomi liberal dan ekonomi nasional

A.SISTEM EKONOMI LIBERAL

1.  Pengertian Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal / pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas bersaing.

2.  Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Liberal

a.     Menerapkan sistem persaingan bebas

b.     Adanya pengakuan terhadap hak individu

c.      Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi

d.     Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

e.      Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri

f.       Peranan modal sangat penting

g.     Peranan pemerintah dibatasi

3.  Keuntungan Sistem Ekonomi Liberal

a.     Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.

b.     Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

c.      Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.

d.     Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.

e.      Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

4.  Kelemahan Sistem Ekonomi Liberal

a.     Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.

b.     Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

c.      Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

d.     Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

e.      Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.

5.  Institusi-Institusi Sistem Ekonomi Liberal

a.     Hak kepemilikan

b.     Keuntungan

c.      Konsumerisme

d.     Kompetisi

e.      Harga

6.  Negara Penganut Sistem Ekonomi Liberal

a.   Amerika

      Negara-negara yang menganut paham liberal di benua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme juga dianut oleh negara Aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Riko, dan Suriname.

b.   Amerika Serikat

      Sebagai penekanan atas kebebasan individu yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden John F Kennedy dengan pembangunan Patung Liberty (1964) sebagai simbol kebebasan individu untuk hidup.

c.      Eropa

      Negara-negara penganut paham liberal yakni diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom.

d.     Asia

      Negara-negara yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah Indonesia, India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.

e.      Kepulauan Oceania

      Negara yang menganut paham liberal di kepulauan Oceania adalah Australia dan Selandia Baru

f.       Afrika

      Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.

7.  KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.

Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut.

a.   Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.

b.  Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.

c.   Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.

d.  Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.

e.   Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

f.    Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.

g.   Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

h.  Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.

i.     Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.

j.     Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :

a.   Mengurangi jumlah uang yang beredar

b.  Mengatasi Kenaikan biaya hidup.

Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :

Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

B. PEMIKIRAN EKONOMI NASIONAL

1.  Gunting Syarifudin

      Program ini adalah program yang di adakan oleh Syarifuddin Prawiranegara yang bertujuan untuk memulihkan defisit anggaran sebesar Rp 5, 1 miliar. Setiap pecahan nila Rp 2,50 di potong hingga setengahnya sehingga peredaran uang di luar yang menyebabkan Belanda percaya terhadap indonesia dan memberikan pinjaman uang.

2.  Sistem Ekonomi Benteng

      Sistem ini dicetuskan oleh Sumitro Djojohadikusumo.  Sistem ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Antara lain program dalam sistem ini adalah :

F Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia

F Pengusaha yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Dan dibangun dan diberikan bantuan kredit.

F Pengusaha pribumi secara bertahap akan berkembang menjadi maju

3.  Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

 

          Ini terjadi pada 5 Desember tahun 1951 berdasarkan UU No.24 tahun 1951 dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan ekspor, dan melakukan penghematan. Sedangkan perubahan nama de javasche bank menjadi bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi terjadi setelah dikeluarkannya UU No.11 tahun 1953 dan Lembaran Negara No.40 tentang UU  Pokok BI.

4.  Sistem Ekonomi Ali Baba

                   Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:        

a.       Untuk memajukan pengusaha pribumi.

b.       Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.

c.        Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

d.       Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi. Tetapi sistem ekonomi ali-baba ini tidak berjalan baik, karena:

a.       Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

b.       Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

c.        Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5.  Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

          Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Tanggal 13 Februari 1956 . Karena Belanda tidak menyetujui hasilnya, kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

6.  Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

a.     Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

b.     Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

c.      Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

7.  Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuandiadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

a.     Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

b.     Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.

c.      Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

d.     Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.

e.      Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.